Rejang Lebong, Pena-serawai.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dugaan praktik monopoli kewenangan, nepotisme, hingga pelanggaran aturan kepegawaian mencuat di lingkungan SDN 170 yang berlokasi di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu.
Sorotan tersebut mengarah kepada oknum Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah, Meyesnawati, S.Pd., yang diketahui mulai menjabat sejak 8 Januari 2026. Ia diduga mengambil sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk dalam penunjukan bendahara sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Meyesnawati yang baru sekitar dua tahun berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diduga mengangkat seseorang berinisial R sebagai bendahara sekolah. R disebut-sebut merupakan adik kandungnya sendiri.
Saat tim Pena-serawai.com melakukan upaya konfirmasi langsung ke SDN 170 pada Kamis (2/4/2026), yang bersangkutan tidak berada di tempat. Salah seorang guru menyampaikan bahwa PLT kepala sekolah sedang berada di luar kantor.
Dari data lapangan, SDN 170 memiliki total 12 tenaga pendidik dan kependidikan, yang terdiri dari 1 guru berstatus PNS, 8 PPPK, serta 3 tenaga non-ASN, masing-masing sebagai petugas kebersihan, guru olahraga, dan penjaga sekolah. Adapun jumlah peserta didik tercatat sebanyak 104 siswa.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya dugaan kuat praktik nepotisme dalam pengangkatan bendahara tersebut. R diketahui berstatus PPPK paruh waktu di jenjang PAUD, namun diduga dipindahkan ke jenjang SD tanpa prosedur resmi dan langsung diberikan kewenangan mengelola keuangan sekolah.
Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tidak memiliki hak mutasi sebagaimana ASN penuh waktu.
Sementara itu, pada pukul 14.58 WIB, PLT Kepala SDN 170 memberikan hak jawabnya melalui pesan WhatsApp. Dalam keterangannya, ia meminta agar pihak media tidak menyusun narasi sebelum memperoleh kejelasan fakta secara langsung.
“Kalau tidak jelas, datang saja ke rumah sore ini. Jangan buat narasi sebelum ada kebenarannya,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh dokumen terkait disebutnya lengkap dan dapat diperlihatkan jika diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait lainnya masih dalam upaya konfirmasi guna mendapatkan penjelasan yang berimbang dan memastikan kebenaran atas dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. (Salman)
Redaksi: Pena-serawai.com
