BENGKULU UTARA, PENA-SERAWAI.COM – Menyusul beredarnya informasi terkait aktivitas penambangan emas tradisional di kawasan Siman Luar, Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sejumlah data pemetaan resmi dan fakta lapangan memberikan kejelasan baru mengenai status hukum wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dari peta resmi Bhumi ATR/BPN, sistem SIGAP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta peta Kementerian ESDM, lokasi penambangan tersebut nyatanya berada di dalam wilayah Inclave Desa Lebong Tandai.
Status inclave ini menegaskan bahwa area tersebut secara hukum merupakan hak kelola masyarakat atau tanah ulayat/adat yang dikeluarkan dari zonasi inti atau konservasi aktif Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Oleh karena itu, klaim yang menyebutkan aktivitas tersebut merambah area terlarang TNKS dinilai kurang akurat secara batas peta kehutanan terbaru.
Bahkan data dari SIGAP kehutanan tertera jelas bahwa titik lokasi dengan titik kordinat Lat -3.025110, Long 101.928816 lokasi tambang emas itu berada di dalam wilayah Eindclave desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih Bengkulu. Mengacu pada Peta Perkembangan dab Pengukuran sd Desember 2025 Provinsi Bengkulu dengan SK Menhut No.
10776 Tahun 2025 tertanggal 12/11/2025,dan Base ad 2023.
Dukungan Pemerintah Daerah Menuju Legalisasi
Langkah menuju formalisasi ruang kelola rakyat ini sebenarnya telah berjalan secara administratif. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini Bupati Bengkulu Utara, telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Rekomendasi WPR ini diajukan ke pemerintah pusat guna menjamin kepastian hukum, keselamatan kerja, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab bagi para penambang tradisional yang telah menggantungkan hidupnya di sana secara turun-temurun. Melalui skema WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), potensi emas di kawasan bersejarah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi resmi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyokong Ekonomi Lokal dan Manajemen Manajemen Kerja Terstruktur
Fakta krusial di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan lubang tambang tradisional ini menjadi urat nadi perekonomian yang sangat vital. Bahkan, dengan adanya lubang tambang tersebut, ratusan masyarakat bisa mencari nafkah secara mandiri dan melanjutkan kelangsungan hidup keluarga mereka, di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan alternatif.
Agar proses pengelolaan berjalan adil dan kondusif, masyarakat menerapkan sistem manajemen kerja yang terstruktur. Dalam struktur ini, Komarudin dan Suryadi berperan penting sebagai penemu awal lubang yang melakukan eksplorasi pertama kali. Sementara itu, nama-nama seperti Ikhsan, Hendri, AP, Pikal, Ridho, dan Hairul bertindak sebagai operator lapangan yang mengatur jalannya perputaran kerja masyarakat secara bergantian untuk mencari nafkah bersama di dalam lubang tambang tersebut.
Sistem pengaturan berkala ini dinilai sangat krusial oleh komunitas penambang lokal.
Sebab, jika tidak ada operator yang mengatur jalannya pekerjaan di lokasi, dikhawatirkan warga yang lain tidak mendapat bagian yang rata untuk bersama-sama mengelola lubang itu. Pola koordinasi inilah yang mendasari adanya kontribusi atau biaya gotong-royong di awal, yang dialokasikan secara transparan sebagai kompensasi penemuan lubang dan biaya penunjang operasional bersama, bukan bentuk pungutan liar.
Dengan adanya sinkronisasi data dari berbagai instansi terkait serta transparansi manajemen kerja ini, masyarakat berharap pihak luar maupun media massa dapat melihat dinamika di Lebong Tandai secara lebih objektif dan berimbang, utamanya dalam mendukung upaya percepatan izin resmi demi kesejahteraan warga lokal. (SS)
Redaksi : Pena-serawai.com – Lebih Dekat Dengan Masyarakat.
✅ Ikuti Facebook kami:
📲 Sahabat MEDIA PENA Serawai
