BENGKULU UTARA, PENA-SERAWAI.COM – Komitmen masyarakat Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam memperjuangkan legalitas pertambangan rakyat semakin nyata. Dengan mengedepankan ketaatan terhadap hukum, perlindungan hak adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, masyarakat setempat terus mengawal proses pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan penyerahan berkas susulan pengajuan WPR dan IPR oleh perwakilan masyarakat Desa Lebong Tandai kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan berkas dilakukan oleh Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lebong Tandai, Muhardi, bersama Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Suryadi dan Sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Napal Putih, Supardi Efendi. Proses pengawalan administrasi tersebut turut didampingi Arum selaku pendamping masyarakat yang ditunjuk secara resmi.
Pengajuan ini merupakan tindak lanjut dari proposal awal tertanggal 19 April 2026 yang sebelumnya telah memperoleh rekomendasi Wilayah Pertambangan Rakyat dari Bupati Bengkulu Utara.
Melalui surat bernomor 08/KMP-LT/XI/2026 tertanggal 12 November 2026, dokumen susulan tersebut secara resmi disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu. Berkas itu juga ditembuskan kepada Bupati Bengkulu Utara serta Kementerian ESDM Republik Indonesia di Jakarta.
DIDUKUNG RATUSAN WARGA, PERJUANGAN DITEMPUH MELALUI JALUR HUKUM
Keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan legalitas pertambangan rakyat juga terlihat dari tingginya partisipasi warga. Lebih dari 130 masyarakat Desa Lebong Tandai tercatat hadir dalam agenda sosialisasi pengajuan WPR dan IPR untuk penambangan rakyat tradisional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur TRIPIKA Kecamatan Napal Putih, Badan Musyawarah Adat Kecamatan Napal Putih, serta Arum sebagai pendamping masyarakat dalam proses pengurusan administrasi.
Dukungan kolektif tersebut menjadi gambaran bahwa perjuangan legalitas pertambangan rakyat bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian hukum dalam mengelola potensi sumber daya alam di wilayahnya.
Ketua KDMP Desa Lebong Tandai, Suryadi, bersama tim pendamping menegaskan bahwa kesiapan kelembagaan koperasi telah dipenuhi sebagai bagian dari persyaratan administrasi pengajuan IPR.
Bahkan, aspek legalitas usaha koperasi telah dicantumkan dalam akta notaris, termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berkaitan dengan bidang pengelolaan emas dan perak.
Hal tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan masyarakat dalam menempuh mekanisme perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengajuan berkas susulan ini adalah bentuk nyata ketaatan hukum masyarakat Desa Lebong Tandai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kami ingin mengelola potensi sumber daya alam di wilayah kami secara sah, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Mulyani, perwakilan tim pengawal berkas.
SIAP HEARING DENGAN GUBERNUR, PERJUANGKAN KEPASTIAN HUKUM
Tidak berhenti pada penyerahan dokumen administrasi, masyarakat Desa Lebong Tandai juga berencana menyampaikan surat resmi untuk meminta kesempatan melakukan hearing atau audiensi langsung dengan Gubernur Bengkulu.
Dalam agenda tersebut, diperkirakan sekitar 30 orang perwakilan masyarakat akan hadir untuk menyampaikan aspirasi, perkembangan pengajuan WPR-IPR, serta harapan masyarakat terhadap percepatan proses penyelesaian legalitas pertambangan rakyat.
Masyarakat berharap melalui pertemuan tersebut, pemerintah provinsi dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai tahapan, mekanisme, serta tindak lanjut yang diperlukan agar pengajuan WPR dan IPR dapat memperoleh kepastian.
PELESTARIAN HAK ADAT DAN SEJARAH DESA JADI BAGIAN PERJUANGAN
Di sisi lain, perjuangan masyarakat Desa Lebong Tandai tidak hanya berorientasi pada legalitas kegiatan pertambangan rakyat. Mereka juga menegaskan pentingnya menjaga dan menghormati nilai-nilai sejarah, hak tradisional, serta hak ulayat adat yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.
Sebagai salah satu desa tua yang memiliki nilai historis di Bengkulu, Lebong Tandai memiliki ikatan sejarah dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya.
Karena itu, masyarakat berharap setiap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut tetap memperhatikan aspek sosial, sejarah, kearifan lokal, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi masyarakat Lebong Tandai, legalitas pertambangan dan pelestarian hak adat merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Pengelolaan potensi emas dan sumber daya alam lainnya diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai tradisional.
Dengan dukungan lebih dari 130 warga dalam sosialisasi, rekomendasi dari pemerintah kabupaten, kesiapan kelembagaan koperasi, serta penyerahan dokumen susulan, masyarakat Desa Lebong Tandai kini menaruh harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian ESDM RI.
Mereka berharap proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Perjuangan masyarakat Lebong Tandai bukan sekadar memperjuangkan izin tambang, melainkan memperjuangkan kepastian hukum, perlindungan hak tradisional, serta masa depan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (SS)
Redaksi: Pena-serawai.com – Lebih Dekat Dengan Masyarakat.
✅ Ikuti Facebook kami:📲 Sahabat MEDIA PENA Serawai
