Bengkulu, Pena-serawai.com – Pelayanan publik dan administrasi di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dilaporkan mengalami hambatan serius akibat kekosongan jabatan struktural yang berlangsung cukup lama. Kondisi ini mendorong Forum RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat menggelar rapat koordinasi bersama pihak Kecamatan Teluk Segara guna mencari solusi konkret.
Dalam pertemuan yang dihadiri Camat dan Sekretaris Camat Teluk Segara tersebut, perwakilan warga menyampaikan keprihatinan mendalam atas tidak adanya kepemimpinan definitif di kantor kelurahan. Jabatan lurah diketahui telah kosong selama dua bulan dan saat ini hanya dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh). Sementara itu, posisi Sekretaris Lurah (Seklur) bahkan telah kosong selama kurang lebih 11 bulan sejak pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Setidaknya jika belum ada pejabat definitif, harus segera ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) agar roda pemerintahan tetap berjalan,” ujar salah satu perwakilan forum dalam rapat tersebut.
Kekosongan dua jabatan vital ini berdampak langsung terhadap tersendatnya pengelolaan administrasi dan keuangan kelurahan. Sejumlah hak masyarakat dan perangkat wilayah dilaporkan belum terealisasi, di antaranya pembayaran Biaya Operasional (BOP) serta gaji RT/RW dan LPM yang menunggak selama tiga bulan. Selain itu, honor petugas Linmas juga belum dibayarkan.
Perwakilan forum menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera. “Kalau memang belum ada pejabat definitif, minimal tunjuk Plt. Saat ini anggaran seolah terkunci, sehingga hak-hak masyarakat tidak bisa dicairkan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, persoalan lain yang turut disoroti warga adalah hilangnya fasilitas layanan kesehatan berupa mobil ambulans yang sebelumnya siaga di Kantor Kelurahan Malabero. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ambulans tersebut kini telah dipindahkan ke kawasan Komplek Merah Putih.
Akibatnya, warga setempat mengaku kesulitan mengakses layanan darurat medis, terutama dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan cepat. “Ambulans itu fasilitas warga Malabero. Selama ini standby di kelurahan, sekarang tidak ada lagi. Ini sangat menyulitkan saat ada keadaan darurat,” ungkap salah seorang warga.
Melalui forum tersebut, masyarakat Malabero menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya percepatan pengisian jabatan dengan menunjuk Plt Lurah dan Seklur, pencairan tunggakan BOP serta insentif perangkat wilayah, serta pengembalian unit ambulans ke Kelurahan Malabero.
Warga berharap Pemerintah Kota Bengkulu segera mengambil langkah tegas dan cepat agar pelayanan publik tidak semakin terganggu dan fungsi pemerintahan di tingkat kelurahan dapat kembali berjalan optimal.
Redaksi : Pena-serawai.com
