BENGKULU, PENA-SERAWAI.COM Jumat 6 November 2026 – Niat baik untuk berkoordinasi terkait penyelesaian kewajiban kredit konsumen justru berujung pada dugaan tindakan intimidasi dan perdebatan panas. Peristiwa tersebut dialami oleh seorang warga susi susanti selaku penerima kuasa resmi dari konsumen PT Oto Multiartha (Oto Finance) Kantor Cabang Bengkulu Edi Saputra yang berlamat di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara.
Kejadian bermula saat penerima kuasa mendatangi kantor cabang perusahaan pembiayaan tersebut dengan membawa surat kuasa sah. Kedatangannya bertujuan untuk membicarakan penyelesaian sisa kewajiban kredit secara baik-baik, mengingat konsumen memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya.
Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan yang ramah dan solutif, ia mengaku justru mendapatkan tekanan psikis. Ia diduga diintimidasi dan dikeroyok secara verbal melalui perdebatan dengan nada tinggi oleh tiga orang oknum petugas penagihan (collector) yang berada di kantor tersebut. Dua di antaranya diketahui berinisial A (Anton) dan B (Boni), sementara satu petugas lainnya menolak memperkenalkan identitasnya.
“Saya datang baik-baik membawa surat kuasa untuk mengoordinasikan pelunasan konsumen yang beritikad baik. Namun, saya justru diintimidasi dan dikeroyok berdebat dengan nada tinggi oleh tiga orang collector di kantor tersebut,” ungkapnya saat memberikan keterangan.
Ketegangan semakin memuncak ketika pihak kantor menunjukkan lembaran rincian pembayaran (print payment) yang mencantumkan nominal pelunasan sebesar Rp85 juta. Saat penerima kuasa mempertanyakan asal-usul dan rumus perhitungan angka Rp85 juta tersebut, para petugas di lokasi tidak mampu memberikan penjelasan yang rinci.
Penerima kuasa kemudian berinisiatif menjelaskan secara rinci perhitungan rumus pokok utang, bunga berjalan, serta penalti 5 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setelah perhitungan tersebut dijabarkan, lembaran print payment senilai Rp85 juta itu justru dilarang untuk dibawa pulang oleh pihak kantor.
Selain persoalan transparansi rincian pelunasan, penerima kuasa juga mempertanyakan pemahaman para petugas terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta keabsahan penerbitan sertifikat fidusia. Pasalnya, proses akad kredit diketahui dilakukan di rumah konsumen tanpa dihadiri oleh notaris.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak kantor menyatakan bahwa jika ingin mempertanyakan asal-usul penerbitan sertifikat fidusia, konsumen atau kuasanya diminta untuk bersurat secara resmi agar nantinya dijelaskan oleh tim legal perusahaan. Sementara itu, terkait pemahaman aturan penagihan fidusia di lapangan, oknum petugas justru melontarkan jawaban yang dinilai mengabaikan hak konsumen.
“Mereka justru menjawab bahwa yang penting konsumen tahunya kalau tidak bayar ada risikonya,” jelasnya menirukan ucapan oknum petugas tersebut.
Sikap intimidatif, ketidaktransparanan rincian tagihan, serta penahanan dokumen print payment tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memberikan informasi produk dan rincian kewajiban secara jelas, akurat, serta melarang segala bentuk intimidasi dalam pelayanan maupun penagihan.
Atas kejadian ini, penerima kuasa berencana melayangkan pengaduan resmi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu serta mengirimkan surat resmi ke kantor pusat perusahaan pembiayaan terkait guna meminta kejelasan perhitungan pelunasan Rp85 juta dan keabsahan proses akta jaminan fidusia tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Oto Multiartha (Oto Finance) Kantor Cabang Bengkulu masih berupaya dikonfirmasi terkait insiden perdebatan nada tinggi, penahanan rincian print payment, serta penjelasan mengenai penerbitan sertifikat fidusia tersebut. (SS)
Redaksi : Pena-serawai.com – Lebih Dekat Dengan Masyarakat.
✅ Ikuti Facebook kami:📲 Sahabat MEDIA PENA Serawai
